Trendtech, Jakarta – Menjaga kedaulatan negara pada wilayah terluar NKRI, menjadi perhatian tinggi dalam setiap aspek pembangunan nasional Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan hal itu yang melandasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Indonesia.
“Infrastruktur digital adalah pokok dan penting dalam menjaga kedaulatan negara, semisal melalui melalui telekomunikasi dan informasi terkait keamanan perairan laut,” ujarnya dalam acara ground breaking (pelatakkan batu pertama) pembangunan BTS (Base Transceiver Station) 4G di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (22/04/2021).
Baca juga: Siberkreasi dan Kemkominfo Ajak Masyarakat Waspada Phising
Menurut Menteri Johnny, Natuna, sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia, mendapat fokus yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Oleh karena ity, ground breaking tersebut merupakan rangkaian awal dalam membangun infrastruktur BTS serupa di seluruh desa/kelurahan wilayah 3T di Indonesia yang selama ini memang belum terlayani oleh sinyal 4G.
“Pembangunan infrastruktur tersebut dibangun pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dengan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.
Kominfo, lanjut Menteri Johnny, mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet sebagai salah satu pilar utama percepatan transformasi digital nasional dengan mengutamakan daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.
“Kita berharap kerja besar ini akan menjadi salah satu jejak sejarah yang penting untuk Indonesia. Pada saat masyarakat bermigrasi dari aktivitas fisik ke digital, maka ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan digital menjadi keharusan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny mengingatkan bahwa penggunaan layanan 4G haruslah bertujuan untuk hal yang produktif, kreatif dan positif.
“Bersama kita harus mencegah maraknya konten negatif, konten yang dapat memecah belah bangsa, semisal hoaks,” ajakanya.
Untuk itu, Menteri Johnny menilai, edukasi tentang literasi digital dengan semangat #makincakapdiital perlu sedini mungkin disampaikan kepada warga dan masyarakat umum.
Di bagian akhir acara, Menteri Johnny menitipkan sejumlah materi bacaan tercetak tentang literasi digital “Mengenal dan Antisipasi Hoaks” untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat di Desa Kelanga.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan data Kabupaten Kepulauan Natuna adalah salah satu kabupaten di antara beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat tambahan alokasi pembangunan BTS 4G pada tahun 2021-2022.
“Di Kabupaten Bintan akan dibangun BTS 4G di 5 desa. Di Kabupaten Karimun akan dibangun di satu desa. Di Kepulauan Anambas akan dibangun di 12 desa. Dan di Kabupaten Natuna akan dibangun di 17 desa,” paparnya.
Baca juga: Pernyataan Kominfo Terkait Dugaan Ujaran Kebencian oleh Paul Zhang
Pembangunan BTS di Desa Kelanga tersebut adalah awal masa penting lanjutan pembangunan BTS di 7.904 desa/kelurahan yang belum pernah tersentuh akses 4G. Pembangunan ini akan berlangsung selama dua tahun, yakni di 4.200 desa/kelurahan pada 2021 dan di 3.704 desa/kelurahan pada 2022. Pembangunan ini akan dibagi ke dalam 5 paket, dengan rincian sebagai berikut.
- Paket 1 sebanyak 1.364 desa/kelurahan yang meliputi Area 1 Sumatera (132), Area 2 Nusa Tenggara (456), dan Area 3 Kalimantan (776)
- Paket 2 sebanyak 1.336 desa/kelurahan yang meliputi Area 4 Sulawesi (536) dan Area 5 Maluku (800)
- Paket 3 sebanyak 1.795 desa/kelurahan yang meliputi Area 6 Papua Barat (824), Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971)
- Paket 4 sebanyak 1.879 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819)
- Paket 5 sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590)
Selain Direktur Utama BAKTI Anang Latif, turut hadir mendampingi Menteri Kominfo dalam acara, Direktur Infrastruktur BAKTI Bambang Noegroho, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan Bupati Kepulauan Natuna Abdul Hamid Rizal.
