Trendtech, Jakarta – Perusahaan di seluruh dunia perlu meningkatkan upaya pengelolaan keamanan siber (cybersecurity) mereka untuk mengurangi risiko ancaman kejahatan siber (cybercrime) karena digitalisasi dan budaya kerja jarak jauh/hybrid akan tetap ada. Selama pandemi yang berkepanjangan ini, ancaman dunia maya akan tetap menjadi masalah utama karena perusahaan dan organisasi lebih banyak bergantung pada internet dan sistem TI.
Selama dua tahun terakhir pandemi, dunia usaha dihadapkan pada peningkatan ancaman siber dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan online hingga pembobolan data. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan bahwa peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital organisasi. Dengan demikian, dunia usaha perlu memperkuat mitigasi risiko kejahatan siber mereka, agar perusahaan tetap mampu berkembang di tengah digitalisasi yang berkelanjutan.
Baca juga: Kejahatan Siber Tunggangi Penjualan Masker
Isu penguatan mitigasi kejahatan siber juga menjadi topik pembahasan dalam Indonesia Business 20 (B20). B20 adalah forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global, yang mempertemukan delegasi dari perusahaan terkemuka di seluruh dunia. Isu ini akan dibawa dan dijawab dalam diskusi B20 Integrity and Compliance Task Force, yang bertujuan untuk mencari rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi tantangan bisnis, termasuk dampak buruk dari kejahatan siber.
Organisasi global profesi Akuntan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), yang terpilih sebagai salah satu anggota B20 Integrity and Compliance Task Force, percaya bahwa diskusi ini penting untuk menjawab tantangan dunia bisnis saat ini.
Elaine Hong, ICAEW Regional Director, China and South-East Asia, mengatakan, pandemi telah mempercepat transformasi bisnis pada level yang belum pernah ada sebelumnya. Para pelaku bisnis perlu menyadari risiko etis yang ditimbulkan oleh perubahan yang cepat ini.
“Kami percaya diskusi kami dalam Integrity and Compliance Task Force sangatlah kritikal untuk mengatasi tantangan ini,” ujar Elaine.
Meningkatnya kebutuhan akan keamanan siber menyoroti pentingnya peran akuntan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memitigasi risiko siber, akuntan memainkan peranannya dalam membantu organisasi mendeteksi dan mengevaluasi risiko siber serta meninjau keamanan dan kepatuhan siber perusahaan untuk mencegah potensi ancaman dan serangan dunia maya terhadap organisasi. Sebagai organisasi profesi akuntan, ICAEW bekerja untuk mendukung kantor jasa akuntan yang ingin meningkatkan keamanan siber dan membantu klien meningkatkan keamanan siber mereka.
Mark Billington, ICAEW Managing Director International, mengatakan, “ICAEW selalu menjadi advokat dan pemimpin dalam praktik bisnis yang etis. Kami senang bisa berpartisipasi sebagai anggota B20 Integrity and Compliance Task Force dan saya yakin bahwa diskusi kami dengan para pemimpin industri akan menghasilkan rekomendasi yang positif dan dapat ditindaklanjuti untuk pertemuan G20.
Ancaman kejahatan siber telah merugikan perusahaan yang terkena dampak di tengah percepatan transformasi digital yang dilakukan selama pandemi. Menurut survei Deloitte, 69% pemimpin global dalam penelitian tersebut mengatakan akan ada peningkatan serangan siber yang signifikan di perusahaan mereka pada tahun 2021. Sementara itu, 72% responden survei juga mengatakan bahwa organisasi mereka telah mengalami setidaknya 1 dari 10 insiden pelanggaran serangan siber sepanjang tahun 2020.
Ancaman siber juga berdampak pada perusahaan dalam banyak hal, mulai dari hilangnya pendapatan, denda peraturan, hilangnya reputasi, gangguan operasional, hingga kehilangan pelanggan. Dalam kasus pelanggaran data, sebuah laporan oleh IBM tentang biaya pelanggaran data 2021 mengungkapkan bahwa biaya pelanggaran data naik dari USD 3,86 juta menjadi 4,24 juta, biaya rata-rata tertinggi dalam 17 tahun terakhir.
Baca juga: Hati-hati Sektor Kesehatan Rawan Kejahatan Siber
Oleh karena itu, dalam forum B20, Integrity and Compliance Task Force akan mencari solusi untuk mengatasi ancaman siber. Ada total 104 institusi dari 28 negara dan 18 industri dalam gugus tugas tersebut. Selain memitigasi meningkatnya risiko kejahatan siber, masalah lain yang perlu ditangani adalah bagaimana mendorong kesiapan penanggulangan pencucian uang/pendanaan teroris, adaptasi inklusif sektor publik dan swasta dalam mengurangi risiko integritas bisnis, dan mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung inisiatif ESG.
Penguatan dalam hal integritas dan kepatuhan sangat penting bagi bisnis untuk berkembang di era pasca pandemi. Kedua karakteristik ini sangat penting untuk kesuksesan bisnis, karena membantu memastikan terciptanya perilaku bisnis yang etis dan mencegah bisnis terlibat dalam praktik yang tidak etis.
