Warga +62 Capai Limit Discam, 78% Setuju Blokir Otomatis Panggilan dan Pesan Mencekam!

Trendtech, Jakarta – Warga +62 tampaknya udah mulai muak sama serangan spam call dan pesan scam tak dikenal yang makin hari makin canggih.
Laporan terbaru bertajuk State of Scams in Indonesia 2026 rilisan Global Anti-Scam Alliance (GASA) bareng Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) membuktikan fakta ini. Hasil survei mendapati mayoritas netizen Indonesia sepakat kalau sistem keamanan digital harus di-upgrade ke mode perlindungan otomatis penipuan digital.
78% Netizen Minta Operator dan Platform Medsos Bertindak Otomatis
Meskipun 58 persen konsumen merasa sudah lumayan peka mengenali ciri-ciri scam dan 98 persen rajin cross-check penawaran mencurigakan, kewaspadaan pribadi terbukti belum cukup.
Baca juga: Google Rilis Dua Chip AI Baru, Siap Tantang Dominasi Nvidia di Pasar AI
Data survei terhadap 1.160 responden dewasa secara nasional mengungkap deretan angka yang fantastis:
-
78% Responden: Menuntut provider seluler dan aplikasi perpesanan langsung memblokir otomatis telepon atau chat berindikasi penipuan.
-
74% Responden: Mendukung perbankan untuk menunda otomatis transaksi jika terendus gelagat janggal.
-
60% Responden: Mendorong pertukaran data real-time antara bank, telko, dan aparat penegak hukum.
-
51% Responden: Minta bank punya framework ganti rugi yang jelas kalau sistem pertahanan gagal membendung scammer.
Modus Ulur Waktu: 75% Kasus Berdurasi Lebih Dari Sehari
Survei ini membeberkan bahwa 75 persen kasus penipuan yang bikin dompet kebobolan ternyata melibatkan interaksi psikologis intens selama satu hari atau lebih.
Fenomena ini menegaskan bahwa deteksi dini lintas platform sangat krusial sebelum korban makin terperosok ke dalam manipulasi psikologis (social engineering).
Kartu Pembayaran Cuma 7% Target, Modus Lain Merajalela
Satu fakta menarik dari laporan ini adalah rendahnya persentase transaksi kartu pembayaran dalam kasus scam di Indonesia, yang hanya mencakup 7 persen (dibandingkan rerata Asia sebesar 18 persen).
Meski begitu, fitur keamanan top-tier seperti dynamic tokenization, keamanan berbasis cip, hingga Multi-Factor Authentication (MFA) tetap wajib diperluas seiring dengan makin menjamurnya penggunaan pembayaran digital nasional.
Aileen Goh, Country Manager Mastercard Indonesia & Timor-Leste sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia, menyampaikan bahwa ancaman kejahatan siber terjadi secara lintas negara dan lembaga. Karena itu, penanganannya wajib terintegrasi melalui investasi edukasi serta kolaborasi lintas sektor bersama Kemkomdigi dan IOH.
Di sisi lain, Reski Damayanti selaku Ketua GASA Indonesia Chapter sekaligus Direktur & Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison menegaskan perubahan paradigma keamanan.
“Selama ini tanggung jawab melindungi diri terlalu sering dibebankan ke konsumen. Namun dengan modus yang makin canggih, AI harus dipakai buat memotong ancaman sebelum sampai ke tangan pengguna. Perlindungan harus jadi tanggung jawab bersama.” — Reski Damayanti
Baca juga: Awas! Hacker Sekarang Pake AI Cuma Modal Cengli, ITSEC Asia Bongkar Skenario Ngerinya!
Kerugian Tembus Rp104,3 Triliun dan Berdampak pada Mental Korban
Brian Hanley, APAC Director GASA, mengingatkan bahwa dampak penipuan jauh lebih berat dari sekadar nilai kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp104,3 triliun dalam setahun.
Lebih dari 75 persen korban mengaku trauma dan mengalami gangguan mental pasca-kejadian, sementara hampir separuhnya tercatat pernah menjadi korban penipuan lebih dari satu kali.
Kehadiran perlindungan otomatis penipuan digital dari sinergi ekosistem teknologi, perbankan, dan pemerintah menjadi harga mati demi menyelamatkan masa depan ekonomi digital Indonesia.

