Trendtech, Jakarta – Pesatnya perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga tantangan besar, salah satunya adalah judi online. Aktivitas ilegal ini merugikan masyarakat secara finansial, menurunkan literasi keuangan, dan mengancam ketahanan digital. Itu sebabnya pemberantasan judi online perlu dilakukan.
Dalam diskusi bertema “Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital yang Sehat”, yang digelar Forum Wartawan Teknologi (Forwat) bersama DANA di Jakarta, Jumat (29/11/2024), berbagai lembaga seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berbagi langkah strategis untuk mengatasi darurat nasional ini.
Bank Indonesia Perkuat Sistem dan Regulasi
Bank Indonesia (BI) menyatakan terus berperan aktif dalam pemberantasan judi online di Indonesia melalui berbagai upaya strategis termasuk beberapa kebijakan dan edukasi karena judol dinilai telah menjadi darurat nasional.
“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah untuk mengatasi masalah perjudian daring yang dinilai telah menjadi darurat nasional,” kata Divisi Perizinan SP Ritel, DKSP Bank Indonesia Uniek Yuniar dalam diskusi ‘Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital Yang Sehat’ yang digelar FORWAT x DANA di Jakarta Jumat, 29 November 2024.
Uniek mengatakan, sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring, yang kemudian diteruskan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun salah satu upaya konkret dalam menanggulangi judi online adalah pembentukan Desk Penanganan Judi Online, yang mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia.
Baca juga: Pegadaian Optimalkan Layanan Digital dengan Nutanix Cloud Platform
Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan judi online dengan meningkatkan koordinasi antar-lembaga, memperkuat regulasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
1. Pembentukan Pokja Pemberantasan Judi Online
BI berperan dalam Kelompok Kerja (Pokja) preventif yang fokus pada pencegahan melalui:
- Pembinaan lembaga keuangan untuk mengenali pola transaksi mencurigakan.
- Sistem deteksi transaksi kecil, seperti deposit judi yang sering tersembunyi dalam transaksi besar.
- Sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat dan penyedia jasa pembayaran.
2. Regulasi APU-PPT dan P3SF
BI memperkuat aturan terkait Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang kini mencakup pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (P3SF). Prosedur seperti Customer Due Diligence (CDD) dan pemantauan transaksi menjadi fokus utama.
“Pelaku judi online terus berinovasi untuk menghindari deteksi, seperti memanfaatkan akun sementara dan transaksi di luar jam kerja. Kami terus memperbarui sistem untuk menangani hal ini,” ujar Uniek Yuniar, Kepala Divisi Perizinan SP Ritel, DKSP BI.
Kemkomdigi: Pemblokiran hingga Reformasi Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi garda terdepan dalam memberantas situs judi online. Hingga saat ini, jutaan situs judi telah diblokir. Namun, tantangan tetap ada, karena setiap situs yang ditutup akan memunculkan situs baru.
Menhariq Noor, Ketua Tim Tata Kelola Aplikasi, menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai judi online.
Kemkomdigi sedang mengintegrasikan Direktorat Jenderal di bawah Direktorat Pengawasan Ruang Digital. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemblokiran yang lebih transparan, akuntabel, dan sulit ditembus.
“Kami fokus memperkuat pengawasan ruang digital dan memanfaatkan data untuk membatasi peredaran konten ilegal,” tambah Menhariq.
Lebih lanjut Menhariq menyampaikan, pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang telah diambil Kemkomdigi.
Ke depan, pemerintah akan lebih fokus pada pengawasan ruang digital, termasuk memanfaatkan data dan teknologi untuk memantau dan membatasi peredaran konten ilegal di internet.
Kemkomdigi, menurut Menhariq, juga sedang melakukan reformasi internal untuk memperkuat sistem pengawasan digital, salah satunya dengan mengintegrasikan beberapa Direktorat Jenderal yang kini berada di bawah satu payung, yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Dengan komitmen yang kuat dari Kemkomdigi dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan upaya pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami optimistis dengan langkah ini, ke depannya akan ada sistem yang lebih terkoordinasi dan lebih efektif dalam memerangi judi online,” pungkasnya.
Baca juga: Datacomm Tekankan Komitmen dalam Meningkatkan Keamanan Siber Nasional
PPATK: Fokus pada Aliran Dana dan Cryptocurrency
Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyoroti perputaran uang dalam judi daring yang mencapai Rp43 triliun pada kuartal ketiga 2023.
Pelaku judi online kini menggunakan metode seperti merchant aggregator dan exchanger crypto untuk menyamarkan identitas. Selain itu, transaksi sering dilakukan melalui lapisan yang sulit dilacak.
“Teknologi blockchain dan cryptocurrency menjadi tantangan baru, tetapi kami terus memperkuat sistem identifikasi transaksi,” ujar Danang.
PPATK memblokir rekening mencurigakan dan memantau pemain judi online untuk menindaklanjuti secara hukum. Sekitar 80% pemain berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga edukasi menjadi langkah preventif yang penting.
Pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan holistik, mulai dari regulasi yang ketat, teknologi canggih, hingga edukasi masyarakat. Dengan kolaborasi antar-lembaga dan dukungan penuh dari pemerintah, langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan bebas dari pengaruh negatif judi daring.
