Trendtech, Jakarta – SekolahPro, perusahaan edutech asal Pontianak perkaya layanannya dengan menyediakan platform terintegrasi antara pemerintah daerah dengan sekolah binaannya. Menyasar ke sekolah-sekolah yang telah terintegrasi di platform SekolahPro, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aplikasi SekolahPro dalam memperoleh informasi yang solid dan terintegrasi. Sistem yang terintegrasi dapat berguna terkait pengambilan kebijakan dalam hal pengembangan sektor pendidikan di suatu daerah. Informasi ini bersumber dari berbagai pihak di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, orang tua, hingga siswa.
“Pada awalnya, SekolahPro dirancang sebagai Learning Management System (LMS) yang fokus pada upscaling kualitas manajemen sekolah dan pembelajaran. Lalu terjadi pandemi, membuat kami menyikapi tantangan pendidikan di masa Covid-19 di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan berinovasi menyediakan platform edutech yang menyasar komunikasi terintegrasi antara layanan publik milik pemerintah dengan sekolah,” ujar CEO SekolahPro Firman Cahyadi.
Baca juga: Melon Indonesia kini Menjadi Nuon Digital Indonesia
Selama ini, layanan pendidikan publik belum terintegrasi dengan baik, seperti layanan informasi manajemen, dunia usaha dan dunia industri (khusus SMK), program linieritas guru, upskiling dan reskilling, hingga Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Begitupun dengan integrasi universitas untuk pendaftaran calon mahasiswa baru dan penyajian data dari sekolah secara real time yang dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan seperti kepala sekolah, ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami melihat urgensi masalah dalam sektor pendidikan publik antara pemerintah daerah dengan sekolah, seperti ekosistem sekolah yang tidak terintegrasi, manajemen sekolah yang masih manual, dan data yang tidak up-to-date. Belum lagi layanan informasi pendidikan, layanan informasi sekolah dan kampus, dan informasi dunia industri yang tidak terintegrasi di lingkungan warga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Padahal, integrasi manajemen dan informasi sangat krusial jika kita berbicara tentang peningkatan kualitas manajemen sekolah dan pembelajaran,” papar Firman.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, SekolahPro berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam menyediakan layanan solusi pendidikan dan manajemen sekolah agar menjadi profesional dengan membantu sekolah menyajikan data analytic yang terkoneksi dengan pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah setempat mudah dalam melihat dan mengambil kebijakan berbasis data di setiap sekolah-sekolah dibawah pengawasannya. Hal ini diharapkan dapat berdampak langsung kepada sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua yang dapat dipantau oleh pemerintah daerah saat ini maupun oleh pemerintah pusat ke depannya.
Tak hanya itu, SekolahPro juga memberikan solusi layanan fitur di sekolah berkebutuhan khusus pada ekosistem sekolah berbasis digital dengan menyediakan layanan komunikasi dan konsultasi dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini diimplementasikan melalui peningkatan keterampilan guru dan layanan pendidikan di sisi orang tua peserta didik, pengembangan layanan dashboard khusus layanan guru dan orang tua, seminar online KND di SekolahPro, serta menintegrasikan konten KND di aplikasi SekolahPro. Terkait kontribusinya ini, SekolahPro mendapat penghargaan dari KND atas dukungan “Gerakan Indonesia Inklusif – Ramah Disabilitas” pada Desember 2022 lalu.
Baca juga: Blibli Ajak Masyarakat Hidup Lebih Eco-Conscious
SekolahPro telah mendapat respon positif dari pemerintah daerah dan sekolah di Kalimantan Barat. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 ini sudah terintegrasi di 35 sekolah, 288 guru, dan 13.224 peserta didik yang tersebar di 14 kabupaten di provinsi Kalimantan Barat.
Di tahun ini, SekolahPro akan melakukan kerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, serta universitas untuk mendukung peningkatan layanan informasi edukasi serta layanan perlindungan validasi informasi peserta didik dalam satu dashboard informasi. Perusahaan menargetkan lebih dari 180 ribu peserta didik di tahun ini dan berharap inovasi perusahaan dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya, termasuk pemerintah pusat.
